Tugas dan Wewenang DPR

Tugas dan Wewenang DPR

DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan rakyat. Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UUD 1945 hasil amandemen. Keanggotaan DPR berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu  pada setiap lima tahun sekali.

Sealain DPR ada pula DPRD. Jika DPR berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan DPRD berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR.

Secara umum tugas/wewenang DPR adalah pemegang kekuasaam leegislatif, artinya sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, hal ini berdasarkan pasal 20 A UUD 1945 hasil amandemen.

Fungsi DPR
a. Fungsi Legislatif, yaitu DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden
fungsi Anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN yang diajukan oleh Presiden.
c. Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden
Selain tugas atau kewenangan tersebut, anggota-anggota DPR juga memiliki hak-hak penting. Hak-hak tersebut antara lain :
a. hak Interpelasi. Yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden, terkait kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
b. Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/presiden
c. Hak Inisiatif
yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/presiden.  Dalam ketentuannya sekurang-kurangnya 10 anggota mengajukan rancangan dan disampaikan secra tertulis kepada pimpinan DPR.
d. hak amandemen, yaitu hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU(Rancangan Undang-Undang)
e. hak Budget . Yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama Presiden pada setiap tahun.
f. Hak Petisi. Hak petisi yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden terhadap sebuah masalah yang sangat penting atau sedang dibicarakan secara nasional.
Dalam menjalankan tugasnya DPR melakukan persidangan. Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, Sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun.
Dalam menjalankan tugasnya DPR dapat mengadakan konsultasi dengan lembaga tinggi negara lainnya dan dapat memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk dimintai keterangan tentang sesuatu yang perlu ditangani untuk kepentingan negara, pemerintah dan bangsa.

Hal-hal lainnya tentang DPR

Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR
DPR bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang.
DPR menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
DPR meemberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan peerang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan naraga lain.
DPR mengajukan Rancangan Undang-undang
Jumlsh anggota DPR secara keseluruhan adalah 550 orang sebagaimana itentukan dala Undang-Undang No. 22 Tahun 2003.

Subscribe to receive free email updates: