KPK Turun Tangan Awasi Alokasi Dana Pendidikan Tahun 2015

Jika di tahun 2014 ini korupsi dana pendidikan ditangani pada level Inspekur Jendral, maka di tahun 2015, KPK bekerja sama dengan enam lembaga/instansi pemerintah akan turun mengawasi dana pendidikan. 

Pemerintah lewat APBN di tahun 2015 akan mengaloksikan dana pendidikan lebih dari Rp. 400 triliun. Hal tersbut sesuai dengan amanat undang-undang yang mengamanatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN. 

Dengan besarnya alokasi dana tersebut, KPK beserta enam kementerian/lembaga sepakat untuk mencegah Korupsi dana pendidikan di tahun 2015. Menurut temuan KPK masih ada sekolah-sekolah yang mengadakan pungatan ke pesera didik. 

Dalam kesempatan tersebut, KPK mengundang beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bersinergi mengawal alokasi dana pendidikan dan pungutan pihak sekolah.

Abraham Samad mengatakan masih ada sekolah negeri yang melakukan pungutan terhadap siswa, dan KPK akan mencegah hal tersebut terjadi. Ketua KPK tersebut juga menambahkan, seringnya dana pendidikan diselewengkan harus menjadi perhatian serius bagi lembaga pemerintahan terkait. 

‎Menurut Samad, untuk meminimalisir ada penyelewengan dana pendidikan tersebut, pihaknya ‎telah siap untuk bersinergi dengan beberapa lembaga pemerintahan terkait untuk memberi rekomendasi dan panduan, agar tidak terjadi penyelewengan dengan melakukan pencegahan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran alokasi dana pendidikan, KPK merekomendasikan berupa panduan jalan agar penggunaan dana pendidikan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan di tingkat implementasi. 

Ada delapan poin aksi yang telah ditandatangani oleh tujuh pemimpin kementerian/lembaga itu, antara lain; 
  • Menyempurnakan dan mengintegrasikan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Kementerian pengelola dana Pendidikan.
  • Melakukan program pencegahan korupsi di Kementerian pengelola dana pendidikan dan di daerah
  • Meningkatkan kompetensi audit dari Inspektorat Daerah dalam mengawasi dana Pendidikan
  • Menyempurnakan dan mengintegrasikan sistem informasi pendataan pendidikan nasional pada masing-masing Kementerian pengelola dana Pendidikan.
  • Sosialisasi kewenangan pengawasan dana pendidikan pada Pemerintah Daerah
  • Melakukan monitoring dan evaluasi dana pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama
  • Melakukan kajian terkait sistem pengelolaan dana Pendidikanserta,
  • Menyempurnakan aturan pengelolaan dana pendidikan.

‎‎
Mendikbud Anies Baswedan mengapresiasi langkah korsupdik ini. “Temuannya konkret sehingga perlu kita tindaklanjuti,” katanya. Anis mengkahawatirkan, bila kita tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam mengelola dana ini, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. “Karena itu, perlunya inisiasi satu strategi untuk mengawasi hal ini secara keseluruhan,” katanya.

Menterai Agama Lukman Hakim Saifudin juga mengapresiasi kegiatan pencegahan korupsi ini. Lukman juga mengakui adanya sejumlah kelemahan di jajaran eksekutif, seperti lemahnya koordinasi dalam pengelolaan dana, lemahnya pengawasan internal, serta lemahnya pengaduan masyarakat. “Ke depan, setidaknya tiga sistem inilah yang akan dibangun agar dana pendidikan betul-betul sampai kepada yang berhak,” katanya.

Di Kementerian Agama, menurut Lukman, sama sekali tidak mengabaikan rekomendasi dan saran perbaikan yang diberikan KPK. “Saya sangat bersyukur, karena kami tidak sendiri. Kita bersama-sama menjaga dan mengawal amanah rakyat ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri Komisioner KPK Abraham Samad dan Zulkarnain, Mendikbud Anies R. Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemendikbud Haryono Umar, Irjen Kementerian Agama M. Jasin, Irjen Kemendagri Maliki Heru Santoso, Irjen Kemenkeu Sonny Loho, serta Plt. Kepala BPKP Meidyah Indreswari.

sumber: laman resmi KPK

Subscribe to receive free email updates: